Problematika Transfer Pricing Era Globalisasi dalam Perspektif Islam

11:26 Nahya Zahnaz 0 Comments


Globalisasi membuat perekonomian berkembang pesat, globaliasi berperan mengurangi
atau bahkan menghilangkan hambatan antar negara dalam hal memudahkan arus barang, jasa
modal, dan sumber daya antar negara. Globalisasi memunculkan tumbuh dan berkembangnya
perusahaan multinasional kemajuan pesat dalam teknologi informasi, transportasi,
komunikasi, memberikan kemudahan pada perusahaan multinasional untuk menempatkan
usaha di negara maupun di belahan dunia. Perusahaan juga menghadapi permasalahan yaitu
salah satunya tarif pajak. Tarif pajak berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.
Perbedaan tarif pajak ini menimbulkan perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan
transfer pricing dalam transaksi perusahaan.

Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu
transaksi baik berupa barang, jasa, harta tak terwujud, ataupun transaksi finansial yang
dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing menjadi isu penting baik bagi Wajib Pajak
maupun otoritas pajak. Terutama mempengaruhi penentuan negara mana yang akan
diuntungkan dalam memberikan pajak atas laba perusahaan multinasional.

Transfer pricing (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu
perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa. Dalam praktik transfer pricing seringkali diartikan sebagai upaya untuk
memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar-perusahaan dalam satu grup,
dalam hal ini penyalahgunaan perusahaan untuk mengejar laba tinggi dari penjualan.

Bagiperusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah atau negara
yang berstatus tax heaven country melihat ini sebagai peluang untuk membuat strategi untuk
mendapatkan laba lebih tinggi dan penghindaran pajak. Hal ini menjadi alasan yang kuat
untuk perusahaan multinasional memilih melakukan transfer pricing.


Banyak modus baru bermunculan di Indonesia. Paling tidak hal itu tersalurkan lewat dua
celah yang kerap kali bisa diakali : (i) dengan menaikkan (mark-up) harga bahan baku, (ii) di
pihak lain menurunkan harga (mark-down) penjualan. Angka-angka rekayasa itulah yang
diduga disertakan dalam laporan keuangan untuk mengakali pembagian deviden rendah untuk
menghindari pembayaran pajak.

Pada transaksi rekayasa pajak pada transfer pricing, terjadi permainan harga antara
perusahaan terafiliasi, dimana harga yang berlaku di antara mereka berbeda dengan harga
pasar. Harga tersebut memang telah dirancang sedemikian rupa untuk tujuan mengalihkan
keuntungannya ke perusahaan cabang yang berada di negara bertarif pajak rendah (tax-
heaven country).

Cara mengalihkan keuntungan di antaranya dengan merekayasa harga
penjualan dan atau harga pembelian menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga
pasar. Sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil. Islam mengkategorikan perbuatan
menetapkan harga tanpa melalui permintaan dan penawaran, sebagai tindakan yang zalim,
karena mematok harga yang berarti telah mengambil hak orang lain.

Dengan melihat jalannya transaksi transfer pricing secara umum, maka dapat
disimpulkan bahwa transaksi transfer pricing dikategorikan ke dalam transaksi jual beli (al-
bay’).

Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan transfer pricing dijelaskan pada QS. An-Nisa
ayat 29, yang artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di
antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu”.

Pada ayat ini dijelaskan bahwa jangan memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, yang berarti dalam penelitian ini berhubungan dengan penggelapan pajak yang
dilakukan perusahaan dengan melakukan transaksi transfer pricing. Kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku, yaitu dalam penelitian ini transfer pricing harus dilakukan dengan
ketentuan yang berlaku, penjualan barang antar perusahaan yang mempunyai hubungan
istimewa harus menggunakan harga pasar dari suatu barang atau jasa yang dijual tersebut.

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli
menurut jumhur ulama’ adalah orang yang berakad, sighat, barang yang diperjual belikan
dengan harga barang. Pada transaksi transfer pricing ada beberapa rukun yang harus
dipenuhi. Yang pertama adalah orang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli adalah
perusahaan cabang. Yang kedua yaitu sighat (lafal ijab dan qabul).

Penyerahan barang dan jasa pada transaksi transfer pricing dilakukan melalui pengiriman diwakili dengan dokumen
serta faktur pengiriman barang/jasa sehingga ijab qabul-nya tidak dengan berhadap-hadapan
secara langsung, tetapi melalui dokumen pengiriman. Ijab qabul seperti ini dinyatakan sah,
karena memang ijab qabul secara berhadapan sulit untuk dilaksanakan. Rukun yang ketiga
yaitu adanya barang yang diperjual belikan (ma’qud alaih).

Salah satu syarat ma’qud alaih adalah suci, milik sendiri, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan dan mempunyai
manfaat. Rukun keempat adalah harga barang. Harga dalam islam terbagi menjadi dua yaitu
al-thaman dan al-si’r. Al-si’r adalah harga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat,
sedangkan al-thaman adalah harga sesama pedagang sebelum barang itu dijual kepada
konsumen (harga modal awal barang).

Pemerintah di Indonesia sendiri telah menetapkan kebijakan harga transfer (Advance
Pricing Agreement) diantara pihak yang terikat hubungan istimewa dengan tujuan
mengurangi rekayasa pajak melalui transfer pricing. Harga transfer yang diterapkan
pemerintah merujuk pada harga wajar, yaitu pihak-pihak independen. Tujuannya untuk
mengurangi praktek nakal yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bersedia membayar
pajak sesuai dengan kewajibannya.

Tindakan pemerintah menetapkan harga transfer ini tidak termasuk penetapan harga yang
zalim, tetapi termasuk al-tas’ir aljabari karena memang diperlukan dan sesuai dengan
kondisi yang ada, demi menyelamatkan keuangan negara dari kerugian. Oleh karena itu
pemerintah menetapkan harga transfer di antara pihak-pihak yang terikat dalam hubungan
istimewa untuk mengurangi terjadinya rekayasa pajak melalui transfer pricing.

Untuk mencegah penghindaran pajak karena penentuan harga tidak wajar (non arm’s
length price), muncul peraturan Dirjen Pajak No PER-42/PJ/2011 tanggal 11 November
2011. Aturan itu membahas penerapan prinsip kewajaran dan kezaliman usaha (arm’s length
principles) terkait dengan transaksi antara wajib pajak dan pihak yang memiliki hubungan
istimewa. Aturan itu mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam
bertransaksi dengan pihak istimewa (related parties).

Kategori hubungan istimewa di Indonesia, diatur Pasal 18 UU No 36/2008, yaitu
penyertaan modal minimal 25%, keterkaitan pengelolaan manajemen dan hubungan keluarga
sederajat sedarah. Apabila wajib pajak tidak bisa menunjukkan bukti pendukung kewajaran
harga transaksi, Ditjen Pajak akan menetapkan harga transaksi yang wajar di antara pihak-
pihak yang terafiliasi. Namun, ada pengecualian, kewajiban pelaporan transfer pricing
dibatasi untuk nilai minimal sebesar Rp 10 miliar dalam satu tahun pajak.

PENULIS
Sari Purwaningrum 
(Mahasiswi S1 Akuntansi, FE, UNISSULA)

DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an
Haroen, Nasrun. Fiqih mu’amalah. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000

mediaindonesia.com/read/detail/42597-menyiasati-penyalahgunaan-transfer-pricing

0 komentar: