Skip to main content

KONFLIK WILAYAH KASHMIR ANTARA INDIA DAN PAKISTAN




1. Latar Belakang

India dan Pakistan adalah negara yang berkonflik akibat perebutan suatu daerah yang berada di utara India dan Pakistan yaitu Kashmir. Pada tahun 1947 pertama kali merekaberkonflik terkait masalah ini, Pada saat itu pemimpin Kashmir ialah Maharaja Hari Singh yang ingin bergabung dengan India, hal ini bertentangan karna warga nya yang mayoritas Muslim. Disatu sisi Pakistan membujuk Hari agar mau bergabung dengan negaranya. Bahkan tidak segan-sega mengirim kelompok muslim ke Kamshmir, akhirnya Hari meminta bantuan India dan menyepakati perjanjian aksesi dan menyerahkan Kashmir ke India pada 26 oktober 1947. Ini merupakan awal dari konflik tersebut.

Pada tahun 1965 Agresi kembali terjadi antara kedua negara di perbatasan Kashmir hingga kesepakatan gencatan senjata disetujui pada September 1965,  Perdana Menteri India saat itu, Lal Bhadur Shastri, dan Presiden Pakistan, M Ayub Khan, meneken Perjanjian Tashkent pada 1 Januari 1966 sebagai upaya mengakhiri pertikaian. Pada tahun 1999 Kelompok militan yang didukung Pakistan melintasi perbatasan Kashmir yang masih disengketakan India. Kelompok-kelompok itu juga merebut sejumlah pos-pos militer India di pegunungan Kargil. Pasukan India memberangus para kelompok-kelompok itu. Konflik tersebut berlangsung selama 10 pekan dan menelan sekitar 1.000 korban dari kedua belah pihak.

Tahun 2016 India meluncurkan serangan yang disebutnya "serangan bedah" ke wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan sekitar bulan September. Serangan itu terjadi dua pekan setelah kelompok militan menyerang pangkalan militer India di wilayah Kashmir hingga menewaskan 19 tentara. Pada tahun 2019 tepatnya 14 Februari, serangan bom bunuh diri menghantam iring-iringan personel paramiliter India di Kashmir, dan menewaskan 40 orang.

India menyalahkan Pakistan atas serangan yang diklaim dilakukan kekompok militan Jaish-e-Mohammad (JeM) itu dan bersumpah akan melakukan serangan balasan. India meluncurkan serangkaian serangan udara ke wilayah Kashmir, termasuk kamp JeM. India mengklaim serangan itu menewaskan ratusan militan. Pakistan berkeras tidak terlibat dalam serangan pada 14 Februari itu. Islamabad mengancam akan membalas setiap serangan yang diluncurkan India, termasuk serangan udara. Pakistan menganggap India telah melanggar batas udaranya dengan meluncurkan serangan tersebut.


2. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak dan upaya yang dilakukan pihak-pihak bersangkutan dalam proses penyelesaian konflik wilayah Kashmir?

3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan tulisan penelitian kami ini ialah membuat persfektif lain dari konflik yang terjadi di Kashmir antara India dan Pakistasn. Dengan sedikit mengungkap tentang bagaimana konflik ini bisa terjadi, kemudian untuk mengetahui resolusi atau upaya upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian konflik di Kashmir.

Tulisan kami ini juga kami harapkan dapat menjadi alternative lain bagi pembaca maupun akademisi untuk mengetahui resolusi dan rekomendasi tulisan kami yang tentu akan berbeda dengan tulisan tulisan lain. Dengan adanya tulisan ini harapan kami agar tulisan dapat membantu akademisi atau pun pelajar dalam hal referensi untuk penelitian selanjutnya.

4. Kerangka Teoritik

4.1. Konstruktivisme

Menurut Alexander Wendt bahwa dua inti dasar konstruktivisme adalah "struktur hubungan manusia lebih ditentukan oleh gagasan bersama alih-alih dorongan materi, dan identitas beserta kepentingan aktor yang berkepentingan dikonstruksi oleh gagasan bersama alih-alih diturunkan secara alamiah". Dalam hal ini alasan pertama ialah agama, Pakistan yang mayoritas beragama Muslim pasti menginginkan jika Kashmir masuk ke dalam negaranya hal ini juga selaras dengan masyarakat Kashmir yang beragama Muslim dimana memiliki banyak kesamaan, namun pemimpin Kashmir telah melakukan perjanjian dengan India hal ini sangat bertentangan yang menimbulkan konflik.

4.2. Rasional Aktor

Dengan menggunakan pendekatan Graham T Alison tentang Rasional Aktor, dalam hal ini India mengingkan suatu keadilan dikarenakan adanya perjanjian antara India dan Kashmir untuk bergabung di masa lampau. Namun perjanjian yang dilakukan Maharaja dengan India tidak berdasar pada keinginan masyarakatnya, namun sepihak hanya Maharaja yang menyetujui hal itu tanpa mempertimbangkan keadaan masyarakatnya yang mayoritas Muslim dimana akan lebih menyatu dengan Pakistan. Jadi hak ini yang dianggap sebagai Rasional Aktor.

4.3. Pembuatan Keputusan Luar Negeri

William D Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil. Kedua Negara  ini berani memperebutkan Kashmir didasari oleh kepercayaan akan memilki militer yang kuat di samping strategi politik hebat, sehingga walau secara luas wilayah Pakistan tidak sebanding degan India, namun keberanian Pakistan menghadapi India di wilayah Kashmir  pasti ada kenyakinan kekuatan militer yang mampu menandingin India, india pun sebaliknya memiliki rasa percaya diri yang tinggi membawahnya ke wilayah Kashmir walau harus berhadapan dengan Pakistan. Tentu kedua Negara ini memiliki politik, militer dan ekonomi yang memadai sehingga turun langsung melakukan perang demi mendapatkan Kashmir.

4.4. Konsep Kepentingan Nasional

Hans J. Morgenthau memandang kepentingan nasional sebagai kekuasaan dan hal yang menentukan cara berpikir serta arah tindakan politik para pembuat keputusan. Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan nasional ini ialah kemapuan dari negara-negara dalam melindungi identitas baik fisik,politik dan kultural dari gangguan negara yang lain. Dalam menganalisis dan memahami perilaku internasional sangat penting untuk memakai konsep kepentingan nasional. Dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara ialah konsep kepentingan internasional, kepentingan nasional juga dapat di jelaskan sebagai tujuan fundamental dan actor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan negerinya.

Unsur- unsur dari kekuatan nasional ialah geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, kualitas diplomasi serta kualitas pemerintah. Kekuatan merupakan bagian dari suatu kepentingan nasional menurut Morgenthau. Pemandu para pemimpin negara dalam membuat keputusan politik  ialah kepentingan nasional atau kekuatan nasional. Politik luar negeri suatu negara kemudian dirumuskan berdasarkan dari kepentingan domestic negara itu. Penejelasan Morgenthau secara lebih rinci yaitu: Negara harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya, negara harus bisa mempertahankan rezim ekonomi-politiknya, negara harus bisa memelihara norma-norma identitas kultural. Pemikirannya ini bersumber pada presumsi bahwa strategi diplomasi sebuah negara harus berlandaskan kepentingan nasionalnya bukan karena moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya.

Paul Scabury mendefinisikan konsep kepentingan nasional secara normatif, konsep kepentingan nasional berkaitan dengan kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapai melalui hubungan-hubungan dengan negara lain. Secara deskriptif, kepentingan nasional dianggap sebgai tujuan yang harus di capai suatu bangsa secara tetap melauli kepemimpinan pemerintahan. Donald E menyebutkan empat jenis kepentingan nasional yaitu: kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional, dan kepentingan ideologi. Kepentingan pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah utnuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain. Kepentingan tata internasional, yaitu untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya. Kepentingan Ideologi, yaitu kepentingan untuk mempertahankan  atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideology negara lain.

Perspektif kepentingan nasional menurut Jack. C. Plano dan Roy Olton ialah kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta factor yang sangat penting dalam mengarahkan para pembuat kebijakam/keputusan dalam menentukan dan merumuskan tindakan/kebijakan. Konsep kepentingan nasional Plano menjelaskan bahwa kepentingan nasional yang sangat vital ini dibagi menjadi beberapa elemen, doiantarannya meliputi: Pertahanan diri, kemerdekaan, integritas wilayah, kemanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Konsep kepentingan nasional Plano diartikan sebagai perjuangan untuk mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara menunjukkan aksi-aksi politik.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli mengenai konsep kepentingan nasional diatas, penulis menggunakan beberapa elemen. Elemen atau poin yang digunakan yaitu Pertahanan Diri (Self-preservation), Integritas Wilayah (Territorial Integrity), Kemerdekaan (Independence), Keamanan Militer (Military Security) elemen ini akan menjelaskan faktor-faktor politik. Elemen Kesejahteraan Ekonomi (Economic Well-being) dan identitas kultural akan menjelaskan faktor non-politik.

Pertahanan diri (self-preservation) ialah hak untuk memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi diri. Upayah untuk bertahan hidup agar negara negara yang lebih besar tidak merebut hegemoni kekuasaan yang dimiliki ialah pertahanan diri negara. Menurut Kenneth Waltz, pertahanan diri ialah elemen yang dimiliki negara dalam mencapai kepentingannya. Maksud dari elemen ini ialah sebagai kemampuan sebuah negara untuk mengelola kondisi eksternal maupun internal negara seperti militer, politik, dan ekonomi tanpa adanya intervensi dari negara lain dengan tujuan mendapatkan kekuatann dan kemampuan mempertahankan diri dari negara lain. Pertahanan diri juga berhubungan dengan kemerdekaan yang merupakan kondisi suatu negara dimana negara tersebut menjalankan pemerintahnya sendiri dan memiliki kedaulatan serta integritas terhadap wilayahnya. India dalam hal ini berupaya untuk mengelola kondisi eksternal dan internal negara dengan mengadakan kebijakan sebagai hasil dari politiknya.

Bagi India, wilayah Jammu-Kashmir merupakan unsur yang sangat penting bagi eksistensinya karena wilayah tersebut merupakan bagian dari integral negaranya yang harus dilindungi. Selama ini wilayah Khasmir dikenal sebagai wilayah yang menjadi sumber konflik bagi India dan Pakistan. Khasmir merupakan wilayah India yang sangat krusial sehingga mempengaruhi kondisi politik di dalam dan luar negeri India terutama Pakistan. Oleh karena itu India berusaha untuk mengelola kondisi internal dan eksternal Kashmir yang rawam akan intervensi. Kondisi internal Khasmir sendiri sering terjadi pemberontakkan dan terorisme dari kelompok-kelompok separatis yang menuntut kemerdekaan sedangkan kondisi eksternalnya terancam dari negara-negara sekitarnya terutama Pakistan.

Integritas wilayah (territorial intergrity) diartikan sebagai kepentingan untuk mengamankan wilayah dan sumber daya alam yang terdapat didalamnya yang kemudian bertujuan untuk memperoleh kepentingan nasional yang berupa wilayah strategis beserta isinya. Wilayah territorial dari sebuah negara merupakan sumber kekuatan besar yang permanen, yang menentukan semua usaha penaklukan militer dari luar. Sangat penting bagi suatu negara dalam mengelola integrasi wilayahnya serta mempunyai sistem pertahanan yang kuat agar tidak memberikan celah bagi negara lain utnuk melakukan penetrasi terhadapnya. Integritas wilayah jugan berkaitan dengan kemerdekaan dimana suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki kepentingan untuk menjaga keutuhan wilayahnya dan kesatuan nasionalnya.

Salah satu cara yang dilakukan India dalam mempertahankan eksistensinya dengan mendapatkan kepentingan nasionalnya ialah dengan mengeluarkan kebijakan. Letak geografis Kashmir yang strategis ini memicu India menjadi lokasi pengembangan kekuatan militer yang menguntungkan bagi India. Sejak pisahnya Pakistan dan India, Kashmir menjadi wilayah perebutan kedua negara ini dan dalam hal ini India berupayah untuk mempertahankan Kashmir sebagai bagian dari wilayah integral negaranya. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, India berusaha untuk mempertahankan Kashmir dan mencegah adanya keinginan dari Kashmir untuk membebaskan diri darinya dan menjadi negara independen ataupun bergabung dengan Pakistan.

Keamanan militer (military security) berkaitan dengan kemanan suatu negara yang dilihat dari kekuatan militer untuk mempertahankan dan menjaga kemanan wilayahnya dari negara lain ataupun dari kelompok separatis. Dalam hal ini ialah bentuk petahanan diri yang dimiliki India yaitu kekuatan militer. Salah satu kepentingan India terhadap Kashmir adalah wilayahnya yang sangat strategis untuk militer karena Khasmir berada di tengah-tengah bangsa besar. Dengan Khasmir sebagai bagian integral dari negaranya, militer India akan lebih maju dan pertahanan diri yang dimiliki India akan semakin kuat. Selain itu dengan adanya Khasmir di dalam kekuasaan India, India secara langsung dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kelompok separatis di Khasmir.

Kesejahteraan ekonomi (economic well-being) merupakan elemen yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kemakmuran suatu negara. India merupakan negara dengan ekonomi sangat maju dan dnegan industri yang berkembang pesat. Secara ekonomi, sumber daya alam yang terdapat di Kashmir seperti hasil bumi, tanah yang subur serta melimpahnya pasokan air akan membawa India menuju bangsa yang lebih makmur dan kuat. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan India terhdap Kashmir. Elemen yang selanjutnya yaitu identitas kultural, elemen ini sebagai norma, budaya, adat istiadat serta nilai-nilai religious suatu negara. Selama ini India dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu dan minoritas Islam.

Kashmir adalah bagian dari negara India dimana penduduknya didominasi oleh umat muslim. Dengan adanya pemukiman umat Hindu di Khasmir, diharapkan identitas kultur di Khasmir akan tetap menjadi bagian dari India sebagai negara sekuler. Walaupun ada perbedaan dalam pengertian dan jenis-jenis kepentingan nasional menurut para ahli hubungan internasional, namun pada dasarnya ialah satu kepentingan nasional yang paling vital dan tidak berubah, yaitu perlindungan diri. Semua negara pasti mempunyai kepentingan terhadap perlindungan diri baik negara besar maupun negara kecil. Selain itu kesepakatan lain diantara perbedaan kepentingan nasional ialah konsep itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan politik luar negeri suatu negara, selama kepentingan nasional tidak diartikan sematamata sebagai power.

 

5. Pembahasan

5.1. Perebutan wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan

Kashmir merupakan wilayah sengeta oleh dua negara di kawasan Asia Selatan yaitu India dan Pakistan. Kedua negara ini selalu bertempur dan tidak pernah sepakat mengenai wilayah teritori mereka khususnya wilayah yang diperebutkan oleh kedua negara tersebut yaitu Kashmir. Kashmir berlokasi di ujung barat pegunungan Himalaya dan merupakan wilayah lembah yang dikenal akan kesuburan tanahnya karena dialiri air dari sungai sungai. Pada tahun 1947 Kashmir sendiri resmi menjadi sebuah wilayah dan juga pada tahun yang sama India dan Pakistan memperoleh kemerdekaan dari Inggris.

Pada mulanya Kashmir tidak ingin bergabung baik ke India maupun Pakistan. Kemudian Pakistan pun mulai menyerang Kashmir. Maharaja Kashmir yang merupakan penguasa tertinggi di wilyah tersebut menandatangani surat perjanjian bergabung ke India. Tetapi, Pakistan menganggap bahwa surat tersebut tidak resmi. Pada saat itu perang antara India dan Pakistan pun mulai terjadi untuk memperebutkan Kashmir. Pakistan menguasai sebagian kecil wilayah Kashmir pada tahun 1965. Pada tahun berikutnya baik India maupun Pakistan masing masing negara menarik pasukannya dari Kashmir. Pada tahun 1971-1972 India dan Pakistan kembali berperang. Pada akhirnya, perjanjian Simla dibuat untuk menunjukan wilayah wilayah yang berada dibawah kekuasaan India maupun Pakistan. Tetapi hal tersebut tidak membuat kedua negara berhenti berseteru mengenai perbatasan wilayah.

Tahun 1999, terjadi peperangan kembali antara India dan Pakistan yang dikarenakan pasukan bersenjata melintasi batas wilayah administrasi India. Pada tahun 2003, perdana menteri India dan presiden Pakistan mengadakan pertemuan dengan tujuan diplomatik. Kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata di wilayah Kashmir. Pada tahun 2016, 18 tentara India oleh kelompok militan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Kemudian, dua tentara Pakistan terbunuh dalam perang dengan pasukan India diwilayah perbatasan. Konflik yang terjadi antara India dan Pakistan masih berlangsung hingga saat ini.

Kashmir menjadi sengketa perbatasan yang tak kunjung selesai permasalahannya. Adapun hal yang menjadi permasalahannya dikarenakan kedua negara ingin menjadikan wilayah Kashmir sebagai bagian dari territorial negara mereka. Kedua negara yang bersengketa tersebut tentu saja akan memperjuangkan secara mati matian untuk mendapatkan wilayah Kashmir. Entah apakah sengketa wilayah tersebut didasari atas nama ideology, agama, historis, maupun geopolitik atau hanya sekedar klaim semata. Baik India maupun Pakistan mempunyai alasan tersendiri untuk mendapatkan wilayah Kashmir.

5.2. Upaya Penyelesaian Konflik di Kashmir

Berbagai jalur penyelesaian telah banyak ditempuh. Pada september 1965 kesepakatan gencatan senjata disetujui. Selain itu juga Perdana Menteri India saat itu, Lal Bhadur Shastri, dan Presiden Pakistan, M Ayub Khan, menekan Perjanjian Tashkent pada 1 Januari 1966 sebagai upaya mengakhiri pertikaian, akhirnya baik India maupun Pakistan masing masing negara menarik pasukannya dari Kashmir. Pada tahun 1972 Pakistan dan India menyepakati Perjanjian Simla dalam kesepakatan ini mereka mengubah nama garis perbatasan yang awalnya Cease-Fire Line menjadi Line of Control.

Masyarakat Pakistan dan India sangat menyukai olahraga kriket , yang akhirnya hal ini menjadi jalur perdamaian kedua belah pihak atas konflik sengketa Kashmir, dimana pada tahun  1987 pertemuan kedua belah pihak dilakukan. Hal ini dimulai dengan diundangnya  pemimpin Pakistan Zia-ul Haq ke Jaipur untuk menonton pertandingan kriket India dan Pakistan oleh Perdana Menteri India Rajiv Gandhi, setelah itu mereka membahas penyelesaian konlik ini secara khusus, namun kedua belah pihak kembali memanas dikarenakan adanya perang kargil.

Namun tidak berhenti disitu saja pada tahun 2005 perundingan melalui olahraga kriket ini kembali terjadi,Manmohan Singh menundang Pervez Musharaff  ke India untuk menyaksikan pertandingan kriket, pada kesempatan ini Musharaff bersama Manmohan Singh berunding satu meja, di tengah-tengah pertandingan kriket. Selain itu juga pada tahun 2011 pertama kali bagi Yousaf Riza Gilani pemimpin Pakistan berkunjung ke Mohali, India.  Kedua negara bertanding pada babak semifinal di Piala Dunia Kriket, selain itu mereka juga kembali berunding untuk penyelesaian konflik ini. Namun hasil perundingan melalui olahraga kriket ini tidak begitu serius menyelesaikan konflik ini.

Pada 4 Juli 1999, Nawaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan menghadiri pertemuan dengan Bill Clinton, Presiden AS mereka membuat kesepakatan dengan Pakistan untuk menarik mundur pasukannya dari LOC.. Tetapi hal tersebut tidak membuat kedua negara berhenti berseteru mengenai perbatasan wilayah. Pada tahun 2003, perdana menteri India dan presiden Pakistan mengadakan pertemuan dengan tujuan diplomatik. Kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata di wilayah Kashmir.

Menurut Pasal Konstitusional 370 yang isinya memberikan India untuk mengelola wilayah Kashmir dengan status khusus, telah dicabut pada 5 Agustus 2019. Dimana yang awalnya negara federal diubah menjadi dua wilayah persatuan yang dipimpin India. Hal ini membuat India menutup Kashmir, menangkap pemuda dan politisi Kashmir serta ribuan orang lainnya, memutus komunikasi, mumutus kerjsama dagang dan transportasi, dan mengusir duta bersar Pakistan. Pakistan akhirnya membawa konflik sengketa ini ke Pengadilan Internasional ( International Court of Justice / ICJ  Mentri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi telah menyetujui hal ini.

Dalam penyelesaian sengketa wilaya Kashmir antara Pakistan dan India, Amerika Serikat menyarankan agar India dan Pakistan tidak lagi sama-sama menggunakan nuklir mereka seperti perang nuklir yang terjadi antara keduannya. Amerika Serikat menyarankan menggunakan jalur perdamaian sebagai upaya penyelesaiaan, dimana mereka bisa berunding untuk mendapatkan kesepakatan.

5.3. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelesaikan konflik di Kashmir

Konflik perebutan wilayah Kashmir telah terjadi dalam waktu yang panjang. PBB sebagai organisasi imternasional melakukan upaya baru rekonsiliasi India dan Pakistan. PBB menurunkan perwakilannya ke India dan Pakistan, dengan tujuan mencari jalan baru menuju perdamaian kedua Negara bersangkutan.

Yang pertama kali diutus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ialah Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di singkat DK PBB, dengan membawa proposal yang berisikan sran untuk kedua belah pihak Negara untuk melakukan demileterisasi Kashmir dengan memberikan kepastian akn refendum yang tidak memihak kepada salah satu pihak. Sayangnya, proposal dari DK PBB ternyata ditolak oleh India. Setelah itu Sir Owen Dixon diutus oleh PBB untuk bertemu dengan para pejabat India dan Pakistan dengan tujuan kembali mencari solusi lain.

Sama seperti DK PBB sebelumnya, Sir Owen Dixon kembali membawa proposal dengan menyarankan pelaksanaan refendum yang digunakan khusus di Negara yang bermasalahv(Valley of Kashmir) dan terhadap wilayah lainnya dengan jalan memberikan pilihan masing-masing wilayah untuk memilih bergabung antara salah satu Negara India atau Ppakistan. Namun rupanya proposal Sir Owen Dixon atau yang di kenal “Dixon Plan” juga menerima penolakan dari kedua Negara.

Lagi PBB tak menyerah, kali ini Perserikatan Bangsa- Bangsa mengutus perwakilan yaitu Frank Graham untuk membawa proposal untuk menyelesaikan konflik kedua Negara dan di berikan tempo tiga bulan. Dalam jangka waktu yang telah diberikan, tak terlihat ada hasil atau solusi yang tepat menangai konflik. Untuk itu, PBB kemudian membetuk pasukan militer guna pencegahan terjadinya perang di wilayah perbatasan Kashmir, Pakistan dan India. Walaupun dalam upayanya PBB selalu gagal, namun upaya tersebut tidak menjadi penghalang bagi PBB untuk berupaya menyelesaikan konflik wilayah Kashmir. Dengan berbagai cara yang terus di lakukan, kembali PBB mengirim perwakilan, yaitu Gunnar Jarrring, sama hal dengan upaya yang telah dilakukan, kembali PBB, mengalami kegagalan.

Upaya yang dilakukan resolusi PBB  terhadap India yang tidak pernah terwujud, membuat Pakistan kembali mengangkat isu Kasmir ke hadapan PBB, meberikan hasil bahwa PBB menolak ratifikasi Instrument of Accession, hasil ini ditolak India. Dalam resolusi tersebut kembali kepada resolusi akan masa depan Kashmir, dengan memberikan refendum bebasa, artinya rakyat secara individu memutuskan negar yang akan mereka pilih. Refendum ini dilakukan dengan bebas tanpa tanpa campur tangan atau keberpihakan PBB terhadap salah satu Negara, sanyangnya veto yang di lakukan PBB lagi-lagi gagal.

Apa yang telah dilakukan oleh PBB dalam upayanya rekonsiliasi kedua Negara, kemudia melemah seusai di keluarkannya resolusi tahun 1964 tentang pernyataan bahwa, konflik antara India dan Pakistan terhadap Kasmir lebih baik di selesaikan secara bilateral. Telah banyak kegagalan resolusi upaya perdamaian konflik Kashmir. Pada tahun 1965 dan tahun 1971 India dan Pakistan yang mengakibatkan jatuhnya korban iwan hingga ratuan ribu.

Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir adalah dampak dari disintergrasi  India yang telah melahirkan Negara Pakistan di masa pasca kemerdekaan dari kolonialisme, yang membawa perebutan terhadap Kashmir hingga hari ini. Akan tetapi dari sejarah tersebut juga telah menciptakan keamanan yang cukup bagi umat muslim yang dimana saat di India merasa terkekang oleh diskriminatif umat Hindu. Kashmir ialah wilayah yang ditempati masyarakat mayoritas beragama Islam, akan menjadi bagian integral dari Pakistan. Disamping itu pula, Maharaja Singh telah menandatangani Instrument of Accession, dimana untuk mendapat bantuan militer dari India, maka Kashmir juga akan menjadi bagian dari integral India.

Semenjak konflik ini terjadi, PBB telah di libatkan sebagai organisasi internasional tertinggi. Berbagai resolusi yang telah di tawarkan oleh PBB masih saja gagal bahkan sampai di tahun 1977. Kashmir yang menjadi titik pertentangan India dan Pakistan nyata juga memilki perjuangan yang mengarah kepada rasa nasionalisme Kashmir untuk dapat merdeka layaknya sebua Negara independen tanpa adanya paksaan dan intervensi untuk bergabung diantara dua Negara India maupun Pakistan, perjanjian ini muncul dikenal dengan Perjanjian Simla. Hal ini dikarnakan adanya salah satu isi perjanjian yang menyebutkan perselisihan India dan Pakistan diselesaikan secara bilateral

Nyatanya resolusi yang di tawarkan oleh PBB seolah sia-sia, karna antara kedua Negara tidak benar-benar  melaksanakan refendum hasil dari putusan PBB. Padahal dalam faktanya India dan Pakistanlah yang melakukan permintaan pihak ketiga yaityu PBB dalam menyelesaikan perselisihan yang ada. Kesepakatan India dan Pakistan terhadap Perjanjian Simla, secara tidak langsung telah melemahkan posisi PBB sebagai pihak ketiga yang akan memebrikan resolusi terhadap konflik kedua Negara tersebut.

Dalam kebenarannya ialah resolusi yang ditawarkan oleh PBB nyatanya memiliki kekuatan yang lebih diatas Perjanjian Simla, akan tetapi Pakistan yang menerimah kekalahan dalam peperangan melawan India membuatnya tidak dapat berbuat banyak. Seharusnya PBB yang sebagai organisasi internasional tertinggi berdasarkan pada Piagam PBB, harusnya megambil posisi serta peran yang lebih banyak.

Salah satu hal yang dapat menjadi tugas PBB adalah dengan memberikan sangsi terhadap India maupun Pakistan jika tidak melaksanakan refendum. Karna bagaimana pun konflik antar India dan Pakistan telah berlagsung berpuluh tahun. Hal tersebut tentu menjadi sebuah tanda Tanya akan otoritas yang dimilki oleh PBB yang berdiri sebagai organisasi tertinggi bangsa. Bila saja PBB telah menemui banyak kegagal untuk kedua Negara ini, maka tidak dapat menutup kemungkinan  terbentuknya PBB sebgai organisasi yang mendorong perdamaian dunia akan gagal dalam pencapaian perdamaian dunia.

5.4. Dampak Konflik Kashmir

Konflik yang terjadi di Kashmir yang menjadi rebutan antar India dan Pakistan telah memberikan banak dampak terhadap India dan Pakistan dalm bidang Politik, ekonomi dan juga social. Pada bidang politik konflik yang terjadi antara India dan Pakistan tahun 1947-1970 dampaknya ialah  memberpuruk hubugan yang ada antara India dan Pakistan. Perang yang terjadi di wilayah Kashmir akan sangat rentan menimbulkan konflik lain, bisa dalam hal konflik senjata dan konflik social.

Dalam dampak ekonomi sendiri, baik India maupun Pakistan mengalami perubahan perekonomian yang tidak stabil, akibanya ekonomi bagi Pakistan merosot pad tahun 1965 akbiat dari kekalahan yang diteimah dari Pakistan. Dampak lain yang di akbibatkan oleh konflik ini adalah timbulnya trauma yang cukup dalam terhadap rakyat Kashmir. Banyak dari masyarakat Kashmir meninggalkan rumah mereka dan keluarga. Pada perang pertama yang terjadi di Kashmir tahun 1947, telah terdapat 1.500.000 jiwa yang mengungsi ke wilayah Pakistan, jumlah tersebut telah beserta pengungsi baru pada perang kedua di Kashmir.kedua  Perang Kashmir I pada 1947 dan di tambah lagi dengan jumlah sekitar 50.000 pada perang ketiga tahun 1971.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Wilayah Kashmir dinilai menjadi wilayah yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, hingga menyebabkan wilayah Kashmir menjadi wilayah yang saling diperebutkan oleh India dan Pakistan. Wilayah Kashmir mayoritas penduduknya memeluk agama islam dan pemimpin mereka yang bernama Hari Singh beragama Hindu. Pada mulanya Kashmir tidak ingin bergabung ke India maupun Pakistan. Maharaja Kashmir menandatangani surat perjanjian bergabung ke India, namun Pakistan menganggap surat perjanjian itu tidak resmi sehingga perang antara India dan Pakistan terjadi untuk memperebutkan wilayah Khasmir.

Upayah penyelesaian konflik di Kashmir telah di laksanakan, pada tahun 1972 Pakistan dan India menyepakati perjanjian Simla. Upayah selanjutnya ialah pertemuan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik Kashmir dengan olahraga kriket. Konflik yang terjadi antara India dan Pakistan ini telah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Usaha delegasi penyelesaian konflik  tereus menerus di lakukan dan PBB menurunkan perwakilannya ke India dan Pakistan untuk mencari jalan keluar dari konflik tersebut. Konflik antara India dan Pakistan dalam memperebutkan Kashmir telah memberikan banyak dampak bagi kedua negara tersebut yaitu dalam bidang politik, ekonomi, dan juga sosial.

Konflik yang begitu lama terjadi antara India dan Pakistan dalam memperebutkan wilayah Kashmir, membuat dunia internasional menjadi miris menyaksikan kekejaman yang terjadi di wilayah Kashmir. Upaya-upayah penyelesaian konflik Kashmir secara bilateral dan damai ataupun secara arbitrasi dapat menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik wilayah yang masih terjadi di Kashmir, apalagi jika Pakistan dan India benar-benar menyerahkan sepenuhnya masalah ini di depan PBB. dengan pilihan tersebut, maka kami cukup optimis masalah yang sedang terjadi di Kashmir akan segera terselesaikan.

Daftar Pustaka :

Halim, Abdul.2019. “ Pakistan Seret Sengketa Kashmir ke Pengadilan Internasional, Mampukah Selesaikan Konflik?”.Diakses  10 Juni 2020. 2020.https://www.wartaekonomi.co.id/read242487/pakistan-seret-sengketa-kashmir-ke-pengadilan-internasional-mampukah-selesaikan-konflik

 
Alhayyan, Riadhi.2013.Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir dalam Perspektif Hukum Internasional. Sumatra Journal of International Law. Diakses pada 10 juni 2020.https://www.neliti.com/id/publications/14983/sengketa-perbatasan-wilayah-kashmir-dalam-perspektif-hukum-internasional

Kresnoadi.2020.“ Konflik Kashmir, dan 72 Tahun Pertikaian India dan Pakistan “. Diakses pada 9 Juni 2020.https://blog.ruangguru.com/konflik-kashmir

CNN Internasional,  26 Februari 2019, “ Riwayat Konflik Pakistan dan India di Tanah Kashmir”.Diakses pada 11 Juni 2020.https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190226174438-113-372809/riwayat-konflik-pakistan-dan-india-di-tanah-kashmir

Burhan, Ahmad. 2015. “ Analisa Konflik Perbatasan (Khasmir) India- Pakistan”. Diakses pada 11 Juni 2020.https://www.kompasiana.com/www.burhanhernandez.com/5559e958739773840218cea0/analisa-konflik-perbatasan-khasmir-india-pakistan

Wati, Dewi Ayu Septa. 2018. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi India Dalam Kebijakan Pemukiman Umat Hindu Di Kashmir Tahun 2015”. Undergraduate (S1) thesis:University of Muhammadiyah Malang”. Diakses pada 10  juni 2020.http://eprints.umm.ac.id/37692/2/jiptummpp-gdl-dewiayusep-50948-2-babi.pdfhttp://repository.unjani.ac.id/repository/e99a71446a24b4605505d2d8ea83958e.pdf

PENULIS :
Eber Evendi K.S. (Mahasiswa H.I., Universitas Kristen Indonesia)
Eber Evendi Kristian Sumarre 1870750005 ( HI A 2018 )
Claudia P. Yustania 1870750019 ( HI A 2018 )
Fayen Figo 1870750013 ( HI A 2018 )
Theresia Shamenta 1870750014 ( HI A 2018 )

Comments

Popular posts from this blog

Indonesia Adalah Negara Yang Berkembang Dengan Mempunyai Sumber Daya Alam Yang Melimpah

Indonesia, Indonesia adalah Negara yang terletak di asia tenggara dan berada di antara benua Australia dan asia, serta samudra india  dan pasifik.

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki kurangt lebih 17.504 pulau dengan kapasitas penduduk yang terbilang cukup banyak yaitu di antara 263.846.946 juta jiwa, pada tahun 2016 lalu Indonesia mencapai rekor kepadatan berpenduduk terbesar ke empat di dunia.

Indonesa memang Negara yang memiliki sumberdaya alam yang berlimpah, tapi sayangnya dengan adanya sumberdaya alam yang melimpah ini Indonesia tidak bisa 100% mengolahnya karena terbatasnya pengetahuan dan alat-alat yang berada di Indonesia, contohnya seperti tambang emas alias freport Indonesia yang berada di papua yang sekarang ini telah dikuasai oleh Negara asiang yaitru Negara amerika serikat, Indonesia mempunyai cadangan gas alam terbesar kawasan pasifik bahkan terbesar di dunia tempatnya di blok natuna, sayang nya  dari itu semua yang sekarang ini sebaian besar hasil eksplora…

Masalah Kebangsaan Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang unik dan besar. Bangsa yang terdiri dari berbagai ragam suku, agama, budaya, etnis yang tersebar di berbagai pulau. Ini merupakan sebuah kekayaan yang patut menjadi kebanggaan besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kebanggaan ini menjadi tidak bermakna ketika kebhinekaan yang ada tidak menjadi bagian dari diri setiap anak bangsa dan akan memunculkan sifat sekretarian, yang akan menggerus rasa nasionalisme. Ini masalah kebangsaan yang senantiasa muncul di tengah masyarakat.

Kesadaran dari masing masing individu dalam pentingnya ke bhinekaan dalam suatu negara ini masih kurang , akibat dari kurang sadar nya individu individu terhadap penting nya ke bhinekaan dalam bernegara menyebabkan beragam konfrim antar ras dan budaya di bangsa kita sendiri.

Kita belum menyadari bahwa perbedaan perbedaan itu lah yang menyatukan kita semua menjadi bangsa Indonesia ini , bila kita semua mempunyai kesadaran lebih tentang ke bhinekaan ini maka kita akan menjadi ba…

Mereka Butuh Cinta

Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar kata cinta, sebenarnya apa sih itu cinta, bagaimanasih  cinta bisa terjadi?  Nah di pembahasan kali  ini kita akan mengkaji  tentang  cinta dan bagaimana cinta itu sebenarnya, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai cinta yang akan kita bahas, alangkah lebih baiknya kita rubah dulu persepsi kita mengenai  cinta , jadi di pembahasan kali ini cinta yang akan di bahas bukanlah cinta yang dirasakan oleh dua sejoli (antar laki-laki dan perempuan) melainkan cinta yang mempengaruhi proses kognitif para anak.]

Sejak dalam kandungan kita sudah mendapatkan cinta yang di berikan  oleh kedua orang tua terlebih ibu, cinta adalah sebuah rasa kasih dan sayang yang dimiliki oleh setiap insan, tidak seorang insanpun yang hidup tanpa cinta, setiap insan memiliki cinta dan membutuhkan cinta.

Berikut adalah pandangan para ahli mengenai cinta

⦁     Baron dan Byrne(2000) menyatakan pandangan tentang cinta yang di anggap sebagai kombinasi semua yang d…